Berita

Review Permen LH No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

Rabu Pon, 14 Mei 2014 18:49 WIB 4746

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air. Hal – hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: A. INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENCEMAR AIR Bupati melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dan menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air kepada Gubernur, tembusan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup paling sedikit sekali dalam setahun. B. PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR Bupati menetapkan Daya Tampung beban pencemar air pada sumber air untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ yang berada dalam wilayah kabupaten. Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan sebagai dasar: a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh bupati; b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh bupati; c. penetapan kebijakan kabupaten dalam pengendalian pencemaran air; d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan e. penentuan mutu air sasaran. C. PENETAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan: a. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air b. daya tampung beban pencemaran untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ yang berada dalam wilayah kabupaten c. mutu air sasaran. D. PERIZINAN Perizinan terkait pengendalian pencemaran air terdiri dari dua izin : a. Izin pembuangan air limbah ke sumber air, dan b. Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah Tata cara, syarat, dan penerbitan izin tersebut diatas diatur dalam Peraturan Bupati. E. PEMANTAUAN KUALITAS AIR Bupati melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air berpedoman pada Peraturan Menteri. F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air meliputi: a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah; c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya; d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah; e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif. Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui: a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu; b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efesiensi sumber daya; c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air. Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan atas: a. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air; b. persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah kabupaten/kota. G. PENYEDIAAN INFORMASI Bupati sesuai kewenangannya menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air meliputi: a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan b. informasi sumber air yang memuat antara lain: 1. debit maksimum dan minimum sumber air; 2. kelas air, status mutu air dan/atau status trofik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air; 3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air; c. izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah pada tanah; dan d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Bupati sesuai kewenangannya melakukan pemutakhiran informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Review Permen LH No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ini disusun dalam rangka persiapan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan tentang Pengelolaan Limbah Cair Non Domestik yang diharapkan muatannya sesuai dengan amanah Permen LH tersebut. Kedepan, sebagai implementasi rancangan peraturan daerah tersebut, disesuaikan dengan kondisi BLH saat ini maka diharapkan : 1. Laboratorium Lingkungan BLH yang sudah dimiliki saat ini ditingkatkan menjadi Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi, sehingga mampu melayani perusahaan di Bantul yang akan memeriksakan kualitas limbah cair dengan biaya yang lebih murah dan tidak perlu jauh ke luar kabupaten sesuai harapan perusahaan pemilik IPAL di Bantul 2. Memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk melakukan pengawasan pengendalian pencemaran air untuk menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan lingkungan hidup di Bantul 3. Menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air 4. Menetapkan Daya Tampung beban pencemaran air berdasarkan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air (IS)